Kasus Ruyati Dianggap Bukti Kebohongan SBY
Minggu, 19 Juni 2011 – 21:12 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka menilai bahwa pidato Presiden Susilo Bambang Yudhyono hanya berisi kebohongan terkait dengan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI). Menurutnya, dengan adanya kasus Ruyati binti Sapubi dihukum pancung telah menunjukan jika diplomasi Indonesia sangat buruk dan sangat lemah.
“Kasus ini sudah memperlihatkan lemahnya koordinasi dan diplomasi pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Jika Presiden SBY mengatakan pihaknya sudah mengetahui masalah ini sebelumnya, seharusnya bisa cepat bertindak untuk melindungi rakyatnya di sana (Arab Saudi)," kata Rieke di Jakarta, Minggu (19/6).
Karenanya, politisi dari PDIP itu meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan investigasi mengenai kasus Ruyati tersebut. Pemerintah Indonesia, lanjut Rieke, harus bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kasus Ruyati, terutama dari sisi motif pembunuhan yang telah dilakukannya. "Selain itu, pemerintah mulai saat ini sebaiknya juga harus mendata TKI di mana saja yang sedang menunggu vonis mati. Bagaimanapun, keluarga harus tetap tahu mengenai keberadaan dan kondisi keluarganya yang terkena hukuman," ujarnya.
Terpisah, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat meminta pemancungan tenaga kerja indonesia (TKI), Ruyati karena divonis membunuh majikan di Arab Saudi tidak dikaitkan dengan pidato Presiden di International Labour Organization (ILO) mengenai komitmen terhadap PRT migran maupun yang di dalam negeri.
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka menilai bahwa pidato Presiden Susilo Bambang Yudhyono hanya berisi kebohongan terkait
BERITA TERKAIT
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Hasil Survei: Optimistis Presiden Prabowo Bawa Perekonomian Indonesia Bangkit
- Hasil Survei: Mayoritas Responden Optimistis Prabowo Bawa Indonesia Lebih Baik
- HUT Ke-18, Partai Hanura Konsisten Usung Peningkatan Kesejahteraan Daerah
- PKN Usulkan Dua Hal Ini Terkait Pemberantasan Korupsi
- Kapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada? Ketua KPU Bilang Begini