Kasus Sape, Pemerintah Abaikan Kepentingan Rakyat

JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW), menegaskan, pemihakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membabi buta terhadap pengusaha besar baik asing maupun lokal harus disudahi. "Jika tidak, polisi akan terus diperalat secara membabi buta untuk membantai rakyat," kata Ketua Presidium IPW Neta Saputra Pane, Minggu (25/12).

IPW menilai, benturan polisi dengan rakyat di kawasan tambang dan perkebunan besar tidak melulu akibat ketidakbecusan polisi. Tapi, tegasnya, sumber pemicunya juga akibat pemihakan pemerintah pusat dan daerah yang membabi buta terhadap pengusaha tambang dan perkebunan.

Seperti diketahui, tiga pengunjuk rasa dari Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) yang menolak kehadiran perusahaan tambang tewas di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12). Mereka adalah Arief Rahman (19), Syaiful (17), dan Ansyari (20) yang tewas akibat tembakan peluru yang diduga  dari aparat keamanan.

Neta mengungkapkan, pemerintah pusat dan daerah saat ini semakin kehilangan nasionalisme dalam menyikapi kepentingan pengusaha, terutama pengusaha asing. "Uang sudah membuat para pejabat seperti agen-agen asing di negerinya sendiri," katanya.