Kasus Sengketa Lahan Berlarut, Haris Azhar Surati Kapolri

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB), Haris Azhar, menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penanganan kasus sengketa lahan yang berlarut-larut di Sumatera Selatan (Sumsel). Sengketa ini melibatkan PT SKB, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan PT Gorby Putra Utama (GPU), perusahaan tambang batu bara.
Dalam surat yang dikirim pada 24 Februari 2025, Haris meminta Kapolri untuk meninjau proses penanganan laporan pidana yang diajukan PT SKB ke Polda Sumsel. Laporan tersebut terkait dugaan perusakan tanaman sawit milik PT SKB oleh PT GPU, yang terjadi antara akhir Januari hingga awal Februari. Selain itu, ia juga melaporkan dugaan penganiayaan terhadap karyawan PT SKB, yang sudah dilaporkan sejak awal Februari tetapi belum menunjukkan perkembangan berarti.
Dalam suratnya, Haris Azhar Law Office (HALO) menyoroti dugaan perbedaan perlakuan kepolisian dalam menangani laporan dari kedua perusahaan.
"Ada perbedaan dalam cara kepolisian menangani laporan yang diajukan PT SKB dibandingkan dengan laporan dari PT GPU," ujar Haris, Jumat (28/2).
Sebagai contoh, laporan PT GPU terkait dugaan pemalsuan surat yang diajukan ke Bareskrim Polri pada April 2024 langsung ditindaklanjuti. Polisi bahkan turun langsung ke wilayah PT SKB pada 30 April 2024. Sebaliknya, laporan yang diajukan PT SKB sejak Februari 2025, bahkan sejak 2012, hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.
Haris menegaskan bahwa Polri seharusnya memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang adil kepada semua pihak, termasuk PT SKB.
"Kami melihat kepolisian tidak menjalankan tugasnya secara adil. Polri seharusnya melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
Sengketa lahan antara PT SKB dan PT GPU terus berlanjut, dengan PT SKB baru-baru ini memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan tersebut membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT GPU di atas lahan PT SKB. (tan/jpnn)
Haris Azhar meminta Kapolri untuk meninjau proses penanganan laporan pidana yang diajukan PT SKB ke Polda Sumsel.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Komitmen Kapolri dan Panglima TNI Tindak Oknum Penyerang Polresta Tarakan Diapresiasi
- Polres Metro Jakbar Tangkap Preman yang Duduki Lahan di Daan Mogot
- Polri Jamin Stabilitas Harga Pangan Selama Ramadan
- Kapolri Jamin Harga Pangan Stabil Sesuai HET Saat Ramadan
- Selesai Diperiksa KPK, Hasto Jawab 52 Pertanyaan Pengulangan
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan