Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur: Ini Kata KY soal Pejabat PN Surabaya Inisial R
jpnn.com - Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai menyatakan tidak ragu untuk mengusut oknum pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial R yang diduga terlibat kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.
Ronald Tannur merupakan terpidana kasus penganiayaan dan pembunuhan kekasinya, Dini Sera Afrianti yang sempat divonis bebas, lalu dinyatakan bersalah pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan vonis 5 tahun penjara.
Nah, vonis bebas anak mantan anggota DPR Edward Tannur itu ternyata diwarnai sogok terhadap 3 hakim PN Surabaya yang menangani perkara tersebut.
"Tidak ada keraguan dari KY untuk menindaklanjuti (keterlibatan R) sepanjang itu wilayah etik," kata Amzulian saat konferensi pers seusai rapat koordinasi dengan Jaksa Agung di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Menurut Amzulian, KY akan tetap menindaklanjuti jika ternyata R benar-benar melanggar kode etik, sekalipun yang bersangkutan tidak terbukti melakukan unsur pidana.
"Belum tentu pelanggaran hukum, tetapi kalau kami dapatkan informasi dari kejaksaan dan kami anggap itu pelanggaran etik dan menjadi kewenangan, siapa pun itu akan kami tindak lanjuti," tuturnya.
Sebelumnya, Kejagung membuka peluang untuk memeriksa oknum berinisial R yang diduga menjadi perantara dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.
Kasus suap vonis bebas Ronald Tannur, pembunuh Dini Sera Afrianti menyeret oknum pejabat PN Surabaya berinisial R. Komisi Yudisial (KY) tidak akan sungkan.
- Kebijakan Tom Lembong Impor Gula Sesuai Kepmenperindag 572, Tak Bisa Dipidana
- Sahroni Desak Kejagung Sikat Semua yang Terlibat Kasus Ronald Tannur hingga Tingkat MA
- Dukungan Bebaskan Tom Lembong Terus Mengalir, Kejagung Dianggap Ugal-ugalan
- Terungkap! Wanita Tewas di Pekanbaru Ternyata Dibunuh Suami Siri, Nih Pelakunya
- Tak Ada Kerugian Negara, Kubu Tom Lembong Serahkan Bukti Laporan BPK ke Hakim
- Pakar Sebut Penetapan Tersangka Tom Lembong Prematur, Tidak Sah, dan Lecehkan Hukum