Kata Fadli Zon Melihat Kekecewaan Presiden Sama Direksi PLN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan marah saat menyambangi kantor pusat PT PLN Persero, Senin (5/8), untuk mempertanyakan peristiwa padamnya listrik berjam-jam di sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa yang seharusnya kecewa adalah rakyat. "Masa Presiden kecewa, tidak boleh. Yang harusnya kecewa itu rakyat," ungkap Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin (5/8).
Menurut Fadli, Presiden justru harus memberhentikan direksi PLN, dan mengangkat yang baru sebagaimana statement rakyat yang kecewa atas padamnya listrik kemarin.
"Presiden itu eksekutor rakyat kecewa terhadap PLN. Kalau Presiden itu memberhentikan direksi PLN, mengangkat yang baru, itu bukan statement Presiden, itu statement rakyat kalau kecewa," katanya.
BACA JUGA: Dari Kalimatnya, Jokowi Sangat Kecewa Sama Direksi PLN
Dia menyatakan Presiden tidak boleh hanya sekadar heran dengan peristiwa padamnya listrik tersebut. Menurut dia, presiden harusnya memanggil semua pihak terkait dan yang bertanggung jawab atas masalah tersebut.
"Ya kan tidak boleh heran dong, harus dipanggil. Ini kan kalau penyelenggaranya heran bagaimana rakyat, saya kira harus seperti yang saya sebutkan tadi harus ada yang bertanggung jawab," ungkap Fadli.
Lebih lanjut Fadli mengatakan, PLN jangan hanya bicara saja soal rencana akan memberikan kompensasi kepada masyarakat atas peristiwa tersebut.
Presiden harus memberhentikan direksi PLN, dan mengangkat yang baru sebagaimana statement rakyat yang kecewa atas padamnya listrik.
- Penuhi Kebutuhan Listrik Saat IdulFitri, PLN IP Operasikan 371 Mesin Pembangkit
- Pastikan Pasokan Listrik Aman Saat Arus Mudik, PLN UID Jakarta Raya Siapkan SPKLU di Rest Area
- Struktur Lengkap Danantara, Ada Jokowi, Sri Mulyani hingga Pandu Sjahrir
- Reza Indragiri: Sekiranya Kepala Babi Dikirim kepada Jokowi, Apakah Saran Hasan Nasbi Sama?
- Hadiri Acara Buka Puasa, Pramono Janjikan Perbaiki Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari
- Kesulitan Ekonomi di Era Prabowo Disebut Akibat Kebijakan Ugal-Ugalan Era Jokowi