Kata JK, Demokrasi Bisa Perangi ISIS

jpnn.com - BALI - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak negara-negara di dunia mengembangkan demokrasi yang adil dalam ekonomi dan politik untuk mencegah munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Hal itu disampaikan JK, sapaan wapres, saat membuka kegiatan Bali Democracy Forum (BDF) VIII di Nusa Dua Hall, Bali, Kamis (10/12).
"ISIS dan Al Qaeda dulu adalah sumber dari terorisme dan radikalisme. Di Afganistan ada radikalisme dan muncul invasi karena demokrasinya tidak jalan," ujar JK di hadapan 250 perwakilan dari 86 negara peserta BDF VIII.
Dia juga mengatakan, kekerasan ekstrim dan radikalisme yang terjadi di beberapa negara disebabkan kurangnya perhatian pemimpin dan pemerintah terhadap aspirasi masyarakatnya.
Hal ini telah menyebabkan maraknya ketidakadilan, kemiskinan, dan penguasaan salah satu kelompok besar terhadap minoritas. Ini dianggapnya sebagai cikal bakal konflik internal serta sumber kerentanan terhadap intervensi eksternal.
"Tidak ada demokrasi di dunia ini yang ditegakkan dengan kekerasan. Banyak yang mengajarkan pada kita seakan-akan demokrasi adalah agama yang harus ditegakkan dengan cara apa pun. Tidak begitu. Demokrasi harus dengan demokratis," tegasnya.
Jika demokrasi ekonomi dan politik berjalan baik di negara-negara berkembang, ia yakin tidak akan ada invasi dan muncul kelompok radikal. (flo/jpnn)
BALI - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak negara-negara di dunia mengembangkan demokrasi yang adil dalam ekonomi dan politik untuk mencegah munculnya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Banyak Penyelenggara MICE Batalkan Acara di JCC, Ini Alasannya
- Petrokimia Gresik Pertahankan Proper Emas Kementerian Lingkungan Hidup Selama 4 Tahun
- Regulasi THR Bagi Mitra Pengemudi Online Dinilai Menghambat Pertumbuhan Industri
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari
- Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar, Eks Pejabat Pajak Ini Jadi Tersangka KPK
- Fraksi PKS Ajak Rakyat Kompak Dukung Kebijakan Prorakyat Prabowo