Kata Pengamat LIPI, PKS Berpotensi Main Dua Kaki

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat mengatakan sangat mungkin PKS mengikuti jejak PAN dari oposisi menjadi koalisi dan bermain dua kaki.

Selain itu menurutnya, tidak adanya kesamaan ideologi yang seharusnya menjadi dasar dibentuknya Koalisi Merah Putih, ikut menjadi pemicu potensialnya PKS lari ke kubu Jokowi.

"Jadi ada dua aspek, pertama adalah realitas di mana banyak partai bermain dua kaki. Kedua karena alasan filosofis yaitu karena koalisi yang dibangun oleh partai-partai itu tidak berdasarkan kesamaan ideologi tapi karena kepentingan sesaat, sehingga ketika kepentingan itu tidak lagi terakomodir dan ada tawaran lain yang lebih akomodatif, maka koalisi pecah dan anggotanya bisa berpindah pada kepentingan lain," kata Syarif saat dihubungi, Rabu (23/12).

Berbeda halnya kalau koalisi dibangun berdasarkan kesamaan ideologi. Kalau itu dasarnya kata Syarif, berbagai masalah yang muncul akan dinilai sebagai dinamika dan tantangan. Partai yang berkoalisi karena ideologi juga tidak akan mudah berpindah koalisi. "Dengan dua alasan itu, saya lihat sangat mungkin PKS pindah ke KIH," tegasnya.

Namun demikian lanjutnya, tidak mudah bagi elit PKS untuk memutuskan pindah koalisi. Isu perpindahan koalisi yang ditandai dengan wacana pergantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR dan sikap PKS dalam kasus Setya Novanto di MKD yang tidak mendukung keputusan KMP serta pertemuan Presiden PKS dengan Presiden Jokowi di Istana harus dijelaskan oleh para elit kepada para pengurus PKS lainnya dan konstituen.

"Pemilih PKS itu sangat rasional, kalau pindah itu merupakan keputusan para elit saja. Dengan demikian para elit yang menginginkan pindah koalisi harus bisa menjelaskan kepada para elit yang tidak mendukung maupun para simpatisan dan konstituen PKS. Makanya mereka mengeluarkan berbagai langkah dan isu, ini untuk mencari tahu dukungan para elit maupun kontituen PKS, selain juga untuk menunjukkan tawar-menawar para elit itu kepada Jokowi," jelasnya.

Jika PKS jadi mendukung pemerintahan, maka ini berdampak pada keterpilihan PKS dalam pemilu mendatang. "Ketika PKS bertekad bergabung dalam KMP, kan juga tidak semua elit dan tidak semua kader dan konstituen setuju dengan keputusan itu. Jadi kalau pindah aliran, yah yang dulu tidak setuju dengan putusan DPP sekarang akan setuju dan begitu juga sebaliknya. Tinggal dilihat saja, massanya lebih banyak yang mana," ujarnya.

Terlebih para pemilih PKS yang rata-rata rasiona, lanjutnya, akan mempertanyakan alasan kepindahan ini di saat pemerintahan Jokowi tidak berjalan baik. (fas/jpnn)