Kata SBY, Dua Titik Masih Kritis Usai Pilpres
jpnn.com - JAKARTA - Usai pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan masih ada dua titik krisis yang dihadapi bangsa Indonesia.
Di antaranya tanggal 22 Juli ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat mengumumkan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, dan ketika ada perselisihan terhadap hasil perhitungan KPU yang kemudian di bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bisa jadi kedua titik kritis ini akan menimbulkan permasalahan politik di tanah air," ujar Presiden di kantornya, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis, (17/7).
Menghadapi dua titik kritis tersebut, Kepala Negara menyerukan masyarakat untuk bersama-sama menjaga, mengawal, berkontribusi, agar proses politik, demokrasi yang tengah berjalan ini berjalan damai, demokratis, aman, tertib, dan lancar.
"Insya Allah menjadi harapan kita semua, tepat tanggal 20 Oktober 2014 saya akan resmi mengakhiri mandat dan amanat saya memimpin bangsa ini, menjalankan pemerintahan ini. Kemudian kita sambut presiden baru yang akan segera membentuk pemerintahan yang dipimpinnya,” tutur Presiden.
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara, Presiden mengaku sudah menyampaikan agar KPU dan MK bertindak secara profesional dan kredibel. Ia pun meminta masyarakat mengawal dan mengawasi kerja kedua lembaga tersebut.
Manakala ada pihak yang tidak terima terhadap hasil yang diumumkan KPU pada 22 Juli nanti, Presiden menyarankan agar membawanya ke MK.
“Itu yang benar, itu yang tepat, dan itu yang baik. Diperlukan jiwa besar, tanggung jawab sertaetika agar segala sesuatunya itu ditempuh melalui jalur konstitusi ataupun berdasarkan Undang-undang dan aturan yang berlaku,” tandas Presiden. (flo/jpnn)
JAKARTA - Usai pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan masih ada dua titik krisis yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri