Kata Siapa Ada Swastanisasi Air di Jakarta?

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Budget Watch (JBW) menilai tidak ada swastanisasi air di ibu kota. Keberadaan operator air Aetra dan Palyja yang hanya mengolah air baku menjadi air bersih kemudian memperluas sambungan perpipaan bukanlah bentuk swastanisasi air.

Apalagi kedua perusahaan itu menjual air hasil produksinya tetap ke PAM Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan perusahaan pelat merah milik Pemprov DKI Jakarta.

“Banyak yang salah memahami arti kata swastanisasi air. Swastanisasi air itu apabila pihak swasta mengusai pengelolaan air dari hulu hingga ke hilir, kemudian melakukan penjualan langsung ke masyarakat. Sedangkan apa yang dilakukan Aetra dan Palyja hanya mengolah air dan menjual kepada perusahaan pemerintah PAM Jaya. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai swastanisasi air,” ujar Ketua Presidium JBW S Andyka, Senin (22/10).

Mantan anggota DPRD DKI ini mengungkapkan, Aetra dan Palyja menjual air kepada PAM Jaya sangat murah, yakni hanya Rp.4 per liter. Kemudian PAM Jaya menjual kembali kepada masyarakat Rp7 per liter, sehingga PAM Jaya masih memperoleh keuntungan, dan pada sisi lain masyarakat mendapatkan air berkualitas dengan harga murah.

“Jika dibandingkan dengan di luar negeri, seperti Singapura yang juga menggunakan jasa operator air, maka dapat dikatakan harga air di Jakarta ini sangat jauh lebih murah,” katanya.

Mengenai keputusan MA yang mengabulkan gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, dijelaskan Andyka, semua pihak harus menelaah apa isi putusan MA tersebut. Di sana tidak menyinggung mengenai pemutusan kontrak kerjasama antara operator air dengan PAM Jaya yang masih berlaku hingga Tahun 2023 mendatang.

“Sehingga otomatis Aetra dan Palyja masih tetap bisa melayani masyarakat ibu kota dalam menyediakan air berkualitas hingga 2023 mendatang,” ujarnya.

Andyka juga mendukung langkah DPRD DKI Jakarta yang menolak pengajuan anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) PAM Jaya sebesar Rp 1,2 triliun. Sebab operator swasta sudah menyiapkan dana Rp 5 triliun untuk memperluas jaringan perpipaan dan peningkatan pelayanan.