KAU Minta SBY Tinjau Platform Ekonomi

JAKARTA - Koalisi Anti Utang (KAU) meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat mengkaji ulang platform ekonominya, terutama soal pernyataan SBY saat berkampanye di Magelang, Minggu (5/4), yang menegaskan jika Indonesia menghindar dari kewajiban membayar hutang luar negeri, hal tersebut tidak mencerminkan harga diri bangsa.

"Statement atau pernyataan tersebut tidak didasari pemahaman yang benar atas praktek penyaluran hutang luar negeri yang buruk dan tidak adil, yang telah berlangsung selama ini bagi Indonesia," ujar Ketua KAU Deni Setiawan, di Sekretariat KAU, kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (7/4).

KAU menilai, pernyataan tersebut lebih merupakan pembelaan terhadap pihak kreditor yang selama ini diuntungkan lewat transaksi pembayaran hutang, ketimbang mendahulukan kepentingan rakyat. Menurutnya, mayoritas dari perjanjian-perjanjian hutang luar negeri dibuat dengan sengaja melenceng dari aturan UUD, sehingga mendorong suksesnya agenda-agenda "perampokan ekonomi" melalui privatisasi BUMN strategis, seperti minyak dan gas, hutan, pertambangan mineral dan batubara, oleh perusahaan multinasional.

"SBY abai membaca fakta-fakta serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), yang menyatakan bahwa sejak 1967–2005, pemerintah baru memanfaatkan utang negara sebanyak 44 persen. Sisanya tidak pernah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan," kata Deni.