KAU Minta SBY Tinjau Platform Ekonomi
Selasa, 07 April 2009 – 15:29 WIB

KAU Minta SBY Tinjau Platform Ekonomi
"Artinya, pemerintah 'berhasil' membawa Indonesia kembali menjadi negara pengutang dengan kenaikan Rp 392 triliun dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, atau peningkatan hutang negara selama pemerintahan SBY naik rata-rata Rp 80 triliun per tahun. Angka penambahan jumlah hutang rata-rata ini mengalahkan hutang di era Soeharto, yakni Rp 1.500 triliun dalam rentang waktu kekuasaannya 32 tahun," tegas Deni.
Berbalik dengan pernyataan SBY, KAU memandang bahwa transaksi hutang luar negeri selama ini justru menyebabkan hilangnya harga diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasional. Indonesia selama ini dipaksa terus membayar "hutang-hutang haram" warisan Orde Baru, dan melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi menurut kehendak kreditor.
Padahal, lanjutnya, yang harus dilakukan adalah mengurangi beban hutang dengan cara menegosiasikan penghapusan "hutang haram" dan tidak sah kepada pihak kreditor. Langkah tersebut katanya, harus diikuti dengan komitmen untuk menghentikan ketergantungan terhadap hutang luar negeri baru.
Mestinya, kata Deni pula, menegosiasikan penghapusan hutang menjadi agenda prioritas yang harus dilakukan semua partai politik atau calon presiden hasil Pemilu 2009. Jika tidak, maka amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat sulit diwujudkan.
JAKARTA - Koalisi Anti Utang (KAU) meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat mengkaji ulang platform ekonominya, terutama soal pernyataan
BERITA TERKAIT
- BAZNAS dan Ulama Palestina Perkuat Kerja Sama untuk Palestina
- InJourney Hadirkan Tarian Nusantara di TMII, Diikuti 500 Anak Dari Sabang Sampai Merauke
- Minta Eksepsi Aipda Robig Zaenudin Ditolak, JPU Tegaskan Dakwaan Sudah Sah dan Cermat
- KPK Periksa Komisaris PT Inti Alasindo Energy Terkait Kasus Korupsi PGN
- Eks Staf Ahli Pertanyakan Proses Laporan Dugaan Suap Pimpinan DPD RI ke KPK
- Prajurit TNI AL Sigap Mengevakuasi Warga Terdampak Banjir di Pesawaran Lampung