Kaukus Kuningan Kritisi Empat Persoalan Mendasar di Era Jokowi-JK

Terkait ketimpangan kesejahteraan yang besar, Kaukus melihat terdapat jurang antara si kaya dan si miskin yang semakin lebar sehingga berpotensi menyebabkan permasalahan sosial.

Menurutnya,Bank Dunia mencatat tahun 2015 ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan gini ratio mencapai O, 42. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah sejak Republik ini berdiri. Tahun 2017, potensi ketimpangan itu justru makin melebar.

Selain itu, penguasaan aset, baik berupa tanah dan properti juga sangat timpang. Gini ratio penguasaan tanah di lndonesia sekitar 0,58. “Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 59 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang,” katanya.

Kaukus juga menyoroti persoalan utang pemerintah yang semakin besar. Kaukus menyebutkan berdasarkan data akhir Mei 2017, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.672 triliun.

“Angka ini meionjak Rp 1.069 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir 2014 lalu, saat Jokowi-JK mulai berkuasa. Utang ini akan terus bertambah,” kata Irwansyah.

Ia juga mengatakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017, pemerintah mengusulkan penambahan utang melalui penerbitan surat berharga negara (SBN). Sebagai catatan pemerintah mematok defisit anggaran kita 2,67 persen pada RAPBN-P 2017 lebih tinggi dari angka 2,41 persen di APBN 2017.

Pada bagian lain, Kaukus menilai pemerintahan Jokowi tidak mampu mengelola dan menata kehidupan politik menjadi !ebih baik. Kegaduhan politik yang bahkan cenderung liar akhir-akhir ini menunjukkan pemerintahan ini tidak cakap dalam menata dan mengelola sistem ketatanegaraan.

Kaukus mencontohkan, RUU Pemilu yang belum kelar, dimana pemerintah tampak lemah dalam mengonsolidasi parlemen. Bahkan jika melihat secara Iebih luas, pemerintah belum mampu menata kehidupan politik menjadi Iebih sehat, bersih, dan efektif.