Kawal Jokowi, Paspampres Harus Kantongi Data Intelijen Akurat

jpnn.com - JAKARTA - Berulangkali Joko Widodo meminta Pasukan Pengamanan Presiden tidak menghalangi kebiasaannya untuk berdekatan dengan rakyat bila ia sudah dilantik sebagai Presiden RI 2014-2019.

Sebenarnya permintaan itu tidak berlebihan selama data intelijen yang digunakan untuk pengamanan presiden tetap akurat.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, mengatakan, ada beberapa prinsip pengamanan VVIP (presiden). Pertama, prinsip dasar pengamanan VVIP adalah zero risk.

Kedua, tidak mengurangi komunikasi, privasi dan kemungkinan kebebasan untuk melakukan kegiatan keseharian. Ketiga, pada titik tertentu ada batas-batas pengamanan.

"Menurut saya, itu semua bisa dikombinasikan bukan hanya dengan pengamanan fisik melulu, tapi juga dengan data intelijen yang akurat. Itu teorinya," terang Hasanuddin kepada Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN), Senin sore (8/9).

Mantan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) itu mengatakan, pengamanan Presiden harus mengakomodir subjek yang diamankan. Atau, membuat yang diamankan jadi nyaman tapi tetap aman.

"Biarkan subjek bergerak ke mana-mana tapi juga aman dengan kawalan kita. Lalu semua itu dikombinasikan dengan data intelijen," ujarnya.

Data intelijen akan menyebutkan ada atau tidak ancaman kepada presiden jika presiden berkunjung ke suatu daerah.