Kawasan Berikat Terus Ditata

"Jika sudah masuk terus menjual ke dalam negeri, kasihan dong sama yang di luar kawasan berikat yang selama ini kalau memasukkan barang ke Indonesia di pelabuhan harus kena bea masuk dan langsung bayar pajak PPn maupun PPh 22," paparnya.

Ia menjelaskan, peraturan ini akan menertibkan kawasan berikat yang tidak berada dalam wilayah pelabuhan serta mewajibkan kawasan berikat memiliki lahan seluas satu hektare agar pengawasan barang impor dapat lebih diperketat.

"Kalau jumlahnya lebih kecil (kurang dari satu hektare, Red), dalam waktu tiga tahun kita minta supaya masuk ke kawasan industri supaya bisa dijaga. Best practice, kawasan berikat itu harusnya di pelabuhan," tutur Agus.

Menurutnya, upaya penyelundupan tersebut harus diminimalisir guna melindungi pasar dalam negeri. Selain itu, barang impor yang masuk ke Indonesia harus membayar bea dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.