Kawasan Industri Siap Tampung IKM

JAKARTA – Industri kecil dan menengah (IKM) dengan industri besar bakal makin sinergis. Ini setelah pengelola kawasan industri siap menyediakan 1-3 persen lahan untuk ditempati IKM. Namun ada syarat. Pemerintah harus memberikan pembinaan kepada para pelaku IKM.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Hendra Lesmana mengharapkan pemerintah mewajibkan industri manufaktur yang baru dibangun di areal kawasan industri harus saling berhubungan, termasuk dengan IKM.

“Selama ini industri manufaktur yang besar maupun yang kecil tumbuh sporadis di luar kawasan, karena tidak ada aturan yang jelas. Kami masih menunggu rencana PP kawasan industri,” ujarnya.

Kewajiban itu sebenarnya sedang diusahakan untuk diatur dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang kawasan industri. Dia mengaku, para pengelola kawasan industri sebenarnya sudah menyiapkan lahan-lahan khusus untuk industri kecil dan menengah. Namun hingga kini belum dimanfaatkan dengan baik karena tidak ada regulasi dan kebijakan pendukung dari pemerintah. “Kalau ada regulasi tentu penataan pabrik akan lebih baik,” cetusnya.

Ketua Badan Kehormatan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Halim Shahab mengemukakan saat ini banyak industri manufaktur berskala besar yang membutuhkan pasokan suku cadang otomotif dan komponen pendukung. Selama ini mereka masih mengandalkan pasokan impor karena tidak ada industri pendukung dari dalam negeri.

“Industri sepeda motor, misalnya, masih mendatangkan beberapa suku cadang dari Jepang,” sambungnya.

Padahal, menurut dia, pasar ini bisa diisi oleh industri kecil dan menengah dari dalam negeri. Kondisi yang terjadi sekarang, banyak industri besar yang berdiri sendiri, tanpa ada industri kecil sebagai pendukung. Padahal di Indonesia, banyak pengusaha komponen suku cadang yang langsung memasok ke toko secara eceran. “Mereka ini sebenarnya berpotensi memasok kebutuhan industri otomotif nasional jika dikumpulkan dalam satu kawasan terintegrasi,” lanjutnya.

Dalam hal pembukaan lahan bagi IKM, Halim mengemukakan para pengelola kawasan industri berkomitmen akan memberikan tarif yang terjangkau. Akan tetapi komitmen pengelola kawasan industri ini juga harus didukung oleh pemerintah dengan memberikan insentif berupa keringanan pajak, pembangunan infrastruktur dan pembinaan sumber daya manusia. “Dengan begitu kualitas produk yang dihasilkan bisa berstandar ekspor,” tegasnya.