Kawasan Perdagangan Bebas Batam Jauh Tertinggal dari Johor
jpnn.com, BATAM - Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, mengatakan Batam dulunya merupakan tempat belajar bagi pelaku industri dari luar negeri tentang bagaimana menata sebuah kawasan perdagangan bebas.
Namun saat ini Batam malah tertinggal jauh.
"Di Kawasan Industri Iskandar (IRDA), pemerintah pusatnya tidak mencampuri lagi urusan di sana. Semua diserahkan kepada otoritas IRDA," ujar pria yang akrab disapa Ayung tersebut kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), Senin (25/9).
Selain itu, hubungan kelembagaan antara IRDA dengan pemerintah daerah dan parlemennya juga terjaga dengan baik. Tidak ada tumpang tindih kewenangan dan masalah perizinan.
"Semua karena perwakilan dari pemerintah Johor dan parlemennya ada di dalam IRDA," ungkapnya.
Untuk urusan perizinan, segala perizinan lintas sektoral dapat diselesaikan dalam kawasan IRDA itu sendiri. Semuanya sudah terintegrasi dengan baik.
Menurut Ayung, jika ingin maju, Batam harus membenahi regulasinya dan mengatur pembagian kewenangan dan ruang kerja antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam.
Selain itu, Pelabuhan Batuampar harus dibenahi. Berkaca pada pelabuhan IRDA yakni Tanjungpelepas, pelabuhan di Batam sangat tertinggal jauh.
Batam dulunya merupakan tempat belajar bagi pelaku industri dari luar negeri tentang bagaimana menata sebuah kawasan perdagangan bebas.
- Menko Perekonomian Ungkap Potensi Baru Dukungan Transisi Energi untuk Indonesia
- Tokoh Masyarakat Banten Minta PSN PIK 2 Jangan Dipolitisasi
- Dorong Laju Investasi di Ngawi, Bea Cukai Menerbitkan Izin Fasilitas Kawasan Berikat
- Pemkot Kupang Dorong Kemudahan Investasi untuk Penyerapan Tenaga Kerja
- ICIIS 2024 Sukses, Shan Hai Map Optimistis Iklim Investasi Indonesia Makin Baik
- Operasikan Pabrik di Jakarta Timur, Grundfos Gelontorkan Investasi Rp 31 Miliar