Kaya Rp 2,5 Juta, Miskin Bisa Gratis

Sebanyak 10 persen mempelai yang mau menikah di kantor KUA itu, lanjut di, biasanya juga terpaksa. Misalnya disebabkan kondisi rumah yang tidak memungkinkan. Kecenderungan menikah di rumah biasanya juga berkaitan dengan kesepakatan saat pinangan dan adat. ''Ada juga yang beralasan banyak tamu yang hadir,'' terangnya.

Kepala KUA Kecamatan Lubukbegalung Yasril menegaskan, KUA akan diprotes keluarga mempelai jika mengharuskan melaksanakan akad nikah di kantor KUA pada jam kerja. "Sebab, jauh-jauh hari mereka sudah menetapkan tempat akad nikah," paparnya.

Yasril menuturkan, tidak ada patokan untuk uang yang diberikan kepada penghulu. Penghulu baru mengetahui jumlah uang yang diberikan keluarga mempelai setelah meninggalkan lokasi pernikahan.

Berdasar hasil penelusuran, uang transportasi untuk penghulu yang menikahkan mempelai di luar kantor KUA bisa mencapai Rp 2,5 juta bagi keluarga mampu. Bila kondisi ekonomi mempelai lemah, tidak memberi pun tidak masalah. Bahkan, ada mempelai yang biaya administrasinya digratiskan.

Namun, di pasal itu ada ayat yang menyebutkan, atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA. Kalimat kesepakatan itulah yang dituding rawan dimanfaatkan untuk menarik uang dari masyarakat.

Kepala Ombudsman Sumbar Yunafri menuturkan, harus ada penegasan dan pengawasan dari pimpinan mengenai tata kelola keuangan negara tersebut. Sebab, apa pun bentuknya, pemberian itu tetap muncul karena jabatan publik yang disandang. "Hal tersebut jelas memberikan peluang untuk mencuri kesempatan dari jabatan sebagai pelayan publik,'' ucapnya. (d/c18/soe)