KBRI Tokyo Gelar Seminar Kebijakan Kehutanan Indonesia

Kebijakan saat ini lebih ditekankan pada peningkatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan, peningkatan nilai tambah kayu serta pengembangan industri kehutanan untuk menciptakan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dia menyampaikan pula bahwa hasil kerjasama Indonesia Jepang yang berlangsung selama 40 tahun sejak tahun 1978, telah memberikan arahan kebijakan pembangunan kehutanan, diantaranya melalui proyek-proyek bantuan Japan International Cooperation Agency (JICA) maupun dari dana keproyekan International tropical Timber Organization (ITTO). Kerjasama ini diharapkan terus dilakukan seiring dengan transformasi kemajuan Indonesia dalam mengelola hutan dan lingkungannya sesuai dengan arah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Berbagai kerjasama kedepan yang dapat ditingkatkan antara lain kerjasama percepatan Perhutanan Sosial, peningkatan dan pengembangan industri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), efisiensi teknologi perkayuan, peningkatan infrastruktur Taman Nasional, pengelolaan danau, peningkatan perdagangan kayu legal dan percepatan pembangunan KPH serta kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan, termasuk juga pemagangan. 

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal PHPL Kementerian LH dan Kehutanan secara simbolis menyerahkan Piagam berupa Prangko Edisi Khusus "Tanam dan Pelihara 25 Pohon Seumur Hidup" kepada Wakil Duta Besar RI Tokyo, Universitas Waseda dan Forestry Agency Jepang, yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo sebagai ajakan untuk melakukan kegiatan penanaman pohon minimal 25 pohon per warga untuk seumur hidup yang merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Angka 25 berasal dari tanam lima batang saat jenjang SD, lima batang SMP, lima batang SMU, lima batang perguruan tinggi dan lima batang saat menikah.

Seminar diisi dengan pemaparan dan diskusi panel pada 4 sesi/tema. Wakil Pemerintah Indonesia yang hadir sebagai pembicara adalah Dr. Rufi’ie (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian LH dan Kehutanan) untuk pemaparan kebijakan pengelolaan hutan lestari untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); Yuyu Rahayu, (Sekretaris Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK) untuk Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Herudojo Tjiptono (Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Kementerian LHK) untuk tema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat; dan Dody Wahyu Karyanto (Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, KLHK) untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Sumberdaya Ekosistem.