Ke Blitar, Jokowi Dikritik Anggota DPD

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Pardi mendesak Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi memberi sanksi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Sanksi tersebut sebagai kosekuensi perbuatan Jokowi meninggalkan tugas dalam jam dinas tanpa izin dari Mendagri.

"Ya, Mendagri harus ngasih sanksi untuk Jokowi, karena meninggalkan wilayah kerjanya ke Blitar tanpa sepengetahuan Mendagri," kata Pardi saat dihubungi, Kamis, (13/3).

Seharusnya, lanjut Pardi, Jokowi bisa bedakan antara urusan pribadi, partai politiknya dan tugas mengabdi kepada warga DKI Jakarta agar Jokowi tidak salah kaprah.

"Seorang pemimpin harus mengabdi bagi kepentingan rakyat. Pemimpin harus bisa menyingkirkan kepentingan pribadi, utamakan rakyat,” tegas senator asal DKI Jakarta itu.

Terlebih persoalan utama Jakarta seperti macet dan banjir hingga kini belum mampu diatasi Jokowi. Demikian pula dengan sarana transportasi publik yang hingga kini malah semakin buruk.

"Setiap hari kita mendengar ada saja busway yang mogok, atau rusak bahkan terbakar, implementasi BPJS. Jadi masih sangat banyak persoalan yang harus diselesaikan Jokowi. Makanya jangan nyapres dululah pada Pemilu 2014 ini," saran Pardi. (fas/jpnn)