Ke Tingkok, Ical Dinilai Langkahi Peran Negara

Sebagai praktisi pemilu, Daniel secara khusus menyoroti kecenderungan partai menjadi alat baru bisnis ini. Menurut dia,  UU Partai Politik tegas mengatur bahwa partai-partai tidak boleh berbisnis. Landasannya, kerja politik murni dibiayai APBN, dan bahwa sumbangan ke parpol dari orang bisnis itu sudah diatur dan berbeda sifatnya dengan parpol yang menjalankan bisnis.

Daniel menjelaskan, dalam tataran konstitusi Indonesia, partai politik sama sekali tidak diberikan hak untuk mewakili urusan negara. Karena partai politik meski merupakan suprastruktur penyusun demokrasi yang dijalankan oleh negara, tetapi dia tetap entitas yang terpisah dari negara. “Kalau begini gelagatnya teori pemerintahan rusak dong. Lagian aneh juga Golkar yang berideologi liberal bertemu dengan PKT yang totaliter,” kritiknya.

Seperti diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengadakan kunjungan ke Beijing, Tiongkok. Di sana dia roadshow menemui sejumlah petinggi Partai Komunis Tiongkok (PKT). Kunjungan ditutup dengan pembicaraan tingkat tinggi dengan Wakil Presiden Tiongkok yang sekaligus Wakil Ketua PKT Xi Jinping.

Yang menarik, meski berangkat atas nama partai, Ical mengaku akan tetap menyampaikan sejumlah poin kesepahaman dengan Wakil Presiden Tiongkok Xi Jinping  itu kepada Presiden SBY. "Bagaimanapun, saya tetap wakil ketua koalisi. Karenanya beberapa akan saya sampaikan pada presiden sebagai ketua koalisi,” ujar Aburizal Bakrie sebelum bertolak kembali ke Indonesia. (did)