Keadilan Restoratif, Jaksa Tanggung Biaya Persalinan Istri Pencuri Motor
jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana mengabulkan permohonan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif untuk perkara pencurian sepeda motor dengan tersangka Muhammad Arham
Perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Takalar dinilai tidak perlu diselesaikan di pengadilan lantaran tersangka terpaksa mencuri demi melunasi biaya persalinan istrinya.
"Tersangka terdesak akan kebutuhan biaya melahirkan istri yang memasuki usia kandungan 9 bulan namun gaji tersangka sebagai buruh harian lepas tidak mencukupi serta sudah berusaha mencari pinjaman tidak berhasil," ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan pers yang diterima JPNN, Jumat (18/2).
Leonard mengungkapkan korban dan tersangka telah sepakat berdamai dalam pertemuan di kantor Kejari Takalar pada 14 Februari lalu.
Dalam pertemuan itu, pihak Kejari Takalar sepakat menebus motor korban yang sebelumnya digadaikan tersangka demi biaya persalinan istrinya sebesar Rp 1,5 juta.
Langkah ini selain untuk membantu tersangka, juga bagian dari upaya memulihkan rasa keadilan korban.
"Kesepakatan perdamaian dilaksanakan tanpa syarat di mana kedua belah pihak sudah saling memaafkan, dan tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta korban tidak ingin perkaranya dilanjutkan ke persidangan," ujar Leonard.
Penerapan keadilan restoratif dalam perkara ini mendapat respons positif dari masyarakat setempat, apalagi tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
Perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Takalar dinilai tidak perlu diselesaikan di pengadilan lantaran tersangka terpaksa mencuri demi melunasi biaya persalinan istrinya.
- Pelaku Pencurian Motor Milik Seorang Petani di Ogan Ilir Akhirnya Ditangkap
- Penyelesaian Hukum di Indonesia Harus Mengedepankan Restorative Justice
- Bawa Pacar buat Maling Motor, Junaedi Diamuk Warga
- Soroti Kasus Timah, Pakar Hukum Sebut Kerugian Ekologis Tak Bisa Jadi Bukti Korupsi
- Ahli Hukum: Kejagung Harus Buktikan Kerugian Negara Rp 300 Triliun di Kasus Korupsi Timah
- SKSG UI Puji Langkah Kapolri Dorong Pendekatan Keadilan Restoratif