Keadilan Restoratif, Kejagung Setop Kasus Cekcok Tetangga Berujung Pelanggaran UU ITE di Aceh

Jumat, 14 Januari 2022 – 15:54 WIB

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezar Simanjuntak, Rabu (8/9/2021) (ANTARA/M Riezko Bima Elko P/21)

Setelah penyidikan rampung, Trisno dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan.

Baca Juga:

Keadilan Restoratif di Kasus Valencya, Langkah Jaksa Agung Dinilai Tepat

Namun, jaksa menilai perkara ini layak dihentikan berdasarkan asas keadilan restoratif.

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan antara lain, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, pasal yang disangkakan ancamannya kurang dari 5 (lima) tahun; telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban pada tanggal 30 Desember 2021 (RJ-7).

Alasan lainnya, korban dan keluarganya merespons positif keinginan tersangka meminta maaf. Korban pun telah memaafkan.

"Selain kepentingan korban, juga dipertimbangkan kepentingan pihak lain yaitu dimana tersangka masih memiliki masa depan yang panjang dan lebih baik lagi kedepannya. Cost dan benefit penanganan perkara serta mengefektifkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ikut dipertimbangkan," beber Leonard.

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sebelum diberikan SKP2, Tersangka telah di lakukan perdamaian oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut baik terhadap korban, keluarga korban, yang disaksikan oleh Tokoh Masyarakat maupun dari penyidik Kepolisian. (ant/dil/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: