Kebebasan Pers Indonesia Tidak Memburuk, Tapi Mengkhawatirkan

Beberapa pihak belakangan ini melihat bahwa kehidupan media di Indonesia menghadapi tantangan dalam mendapatkan kepercayaan dari publik dan sedang mengalami kemunduran.

Dan dengan di Indonesia di tahun 2018 akan berlangsung pemilihan kepala daerah (serempak) setingkat gubernur, walikota, dan bupati, dan juga akan dilangsungkannya pemilu dan pemilihan presiden di tahun 2019, kenetralan dan kebebasan media dalam menyampaikan informasi juga menjadi sorotan.

Apakah ada kemunduran kebebasan pers di Indonesia, apakah mereka menghadapi tekanan ketika para awaknya bekerja sehari-hari?

Laporan terbaru mengenai kebebasan pers yang dibuat oleh sebuah yayasan asal Amerika Serikat Freedom House, menyebutkan pers di Indonesia masih setengah bebas.

Dalam laporan berjudul Freedom of the Press 2017 tersebut disebutkan indikator seperti situasi hukum, politik, dan ekonomi di Indonesia menjadikan tingkat kebebasan persnya setara dengan negara India dan Brasil.

Menanggapi laporan soal kebebasan pers tersebut, Arif Zulkifli, Pemimpin Redaksi majalah Tempo mengatakan kebebasan pers di Indonesia sebenarnya terus membaik, terutama jika dibandingkan saat berada di bawah rezim Presiden Soeharto.

“Kalau kita baca dalam 20 tahun terakhir ya, setelah reformasi ’98, saya kira pencapaiannya itu luar biasa siginifikan. Jadi, kerja pers itu dilindungi, dalam sebuah koridor yang seharusnya memang begitu. Misalnya, pers tidak bisa secara hukum formal dikriminalisasi. Pers punya kebebasan memberitakan apapun sepanjang apapun itu menyangkut kepentingan masyarakat,” jelas Arif kepada Nurina Savitri dari ABC Australia.

“Kalau pers melakukan kesalahan, maka pers dulu akan ditutup, dibredel, sekarang tidak lagi karena ada satu mekanisme di Dewan Pers. Jadi ada perkembangan signifikan yang melindungi kerja pers itu.”