Keberhasilan Program Vaksinasi Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
Sebab kebijakan QE tidak selamanya akan berlangsung, karena akan sangat tergantung dengan kondisi perekonomian AS sendiri.
“Kita perlu mengantisipasi kapan The Fed akan mulai mengurangi QE hingga akhirnya menghentikan, Kebijakan tersebut akan memperkuat USD dan membuat mata uang lain terpuruk atau yang dikenal dengan istilah "taper tantrum",” tuturnya.
Oleh sebab itu, perekonomian nasional harus segera pulih dan tumbuh lebih tinggi, agar mampu menghadapi tantangan yang lebih berat kedepannya.
“Satu-satunya cara untuk menjawab keraguan Bloomberg terhadap kemampuan vaksinasi yang kita miliki adalah mampu melaksanakan vaksinasi dalam kurun waktu kurang dari dua tahun ke depan, seperti yang sudah direncanakan oleh Pemerintah dalam roadmap vaksinasi,” terangnya.
Ketika ditanya terkait perhitungan Bloomberg, yang menyatakan Indonesia membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun, untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), Said menjelaskan informasi Bloomberg ini dijadikan sebagai peringatan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dan semua pihak yang sedang bertungkus lumus dalam mensukseskan vaksinasi ke seluruh masyarakat.
“Kita tentu tidak ingin berpolemik terlalu Panjang dengan perhitungan Bloomberg. Sebagai bangsa berdaulat, kita harus optimis bahwa program vaksinasi ini berhasil,” pungkasnya.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan Covid-19 semata, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemulihan ekonomi nasional.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?