Keberpihakan APBD Belum Sesuai Harapan

’’Anggaran pusat dan daerah mengenai masalah sosial kecil. Yang menanganai kemiskinan adai di 19 kementerian dan lembaga. Total dana bantuan sosial dalam APBN Rp 64 miliar. Belum melihat dari segi keberpihakan. Kita cari terobosan. Perlu pendekatan membuat program sehingga perusahaan tertarik,’’ katanya.

Dikatakan Salim, dinas sosial di daerah secara teknis fungsional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kemensos. Makanya, kerja sama yang erat harus dipelihara dan kembangkan sesuai prinsi otonomi daerah.

Kemensos, kata Salim, telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat membantu dinas sosial mendapatkan dukungan APBD yang lebih besar, seperti norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK); standar pelayanan minimal (SPM); indikator kinerja kesejahteraan sosial; dan anggaran responsif gender.’’Yang harus dihindari adalah double anggaran. Di tempat lain sudah dianggaran dan lain juga menganggarkan,’’ katanya. (cdl)