Kebijakan Afirmatif dan Masa Depan Cerah Orang Asli Papua

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan afirmatif yang dijalankan pemerintah terhadap Papua dan Papua Barat memang diperlukan untuk menciptakan peluang lebih luas bagi orang asli Papua (OAP) di Bumi Cendrawasih.

"Dalam konteks Papua, peluang terbuka bagi anak-anak muda Papua. Pertama, ada dana otonomi khusus. Kedua, ada affirmative policy dari pemerintah, bagaimana memberdayakan OAP agar punya masa depan lebih cerah," kata pemerhati Papua dan isu-isu strategis Prof Imron Cotan dalam sarasehan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek yang digelar Human Studies Institute dan Moya Institute, di Jakarta, Rabu.

Imron memaparkan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua adalah langkah terbaru dari komitmen pemerintah memajukan Papua.

Menurut dia, situasi keamanan yang tidak stabil menyebabkan proses pembangunan, yang dilancarkan pemerintah menemui hambatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan afirmatif pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Kebijakan afirmatif ini harus diperkuat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi OAP. Misalnya, para OAP lulusan dari berbagai kampus yang sulit mencari kerja, bisa punya peluang untuk bekerja di BUMN," mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia itu.

Kebijakan afirmatif lain yang akan dikeluarkan pemerintah, antara lain menurut Imron, dalam waktu dekat DPR dan pemerintah akan mengeluarkan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru, yang diharapkan mencakup seluruh wilayah adat Tanah Papua.

"Tujuan utama pemekaran tersebut adalah untuk memperpendek jalur birokrasi, jalur logistik dan juga menciptakan lapangan kerja baru bagi OAP. Jumlah gubernur bertambah, begitu juga wagub, sekda, hingga ke semua jajaran birokrasi ke bawah. Ini memberi peluang terbuka bagi OAP," kata Imron dalam siaran persnya.

Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua Willem Frans Ansanay, mengatakan OAP memiliki hak, kewajiban, dan peluang yang sama seperti masyarakat Indonesia lainnya.