Kebijakan Amatir Bikin Mafia Minyak Goreng

Kebijakan Amatir Bikin Mafia Minyak Goreng
PKS meminta pemerintah tidak membuat kebijakan amatir untuk mengatasi kisruh minyak goreng yang menimbulkan mafia minyak goreng merajalela. Foto: Wenti Ayu/JPNN.com

"Menjilat ludah sendiri. Ini kan tidak konsisten," sindir Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto mendesak pemerintah merancang kebijakan terbaru minyak goreng curah bersubsidi dengan HET Rp 14 ribu secara benar.

"Agar kebijakan itu benar-benar dapat dilaksanakan dengan saksama, baik terkait dengan skema subsidi maupun sistem pengawasannya," ucapnya.

Saat ini, lanjutnya, dengan sistem penjualan terbuka, maka peluang bagi penyimpangan minyak goreng curah bersubsidi ini tetap ada.

Paling tidak ada tiga peluang penyimpangan tersebut, yakni larinya minyak goreng curah bersubsidi rumah tangga ke industri baik makanan, minuman, maupun perhotelan.

Bisa jadi, kata Mulyanto, minyak goreng yang bersubsidi ini disimpangkan untuk disaring ulang, kemudian dikemas menjadi minyak goreng industri.

Kemungkinan lain adalah beralihnya konsumen minyak goreng premium kepada jenis curah bersubsidi.

"Kalau penyimpangan ini terjadi maka minyak goreng curah bersubsidi akan kembali langka," ungkap Mulyanto.

PKS meminta pemerintah tidak membuat kebijakan amatir untuk mengatasi kisruh minyak goreng yang menimbulkan mafia minyak goreng merajalela

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News