Kebijakan Amatir Bikin Mafia Minyak Goreng

"Menjilat ludah sendiri. Ini kan tidak konsisten," sindir Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto mendesak pemerintah merancang kebijakan terbaru minyak goreng curah bersubsidi dengan HET Rp 14 ribu secara benar.
"Agar kebijakan itu benar-benar dapat dilaksanakan dengan saksama, baik terkait dengan skema subsidi maupun sistem pengawasannya," ucapnya.
Saat ini, lanjutnya, dengan sistem penjualan terbuka, maka peluang bagi penyimpangan minyak goreng curah bersubsidi ini tetap ada.
Paling tidak ada tiga peluang penyimpangan tersebut, yakni larinya minyak goreng curah bersubsidi rumah tangga ke industri baik makanan, minuman, maupun perhotelan.
Bisa jadi, kata Mulyanto, minyak goreng yang bersubsidi ini disimpangkan untuk disaring ulang, kemudian dikemas menjadi minyak goreng industri.
Kemungkinan lain adalah beralihnya konsumen minyak goreng premium kepada jenis curah bersubsidi.
"Kalau penyimpangan ini terjadi maka minyak goreng curah bersubsidi akan kembali langka," ungkap Mulyanto.
PKS meminta pemerintah tidak membuat kebijakan amatir untuk mengatasi kisruh minyak goreng yang menimbulkan mafia minyak goreng merajalela
- 24 Jam Nonstop, Posko Mudik Lebaran DPW PKS Banten Sediakan Fasilitas Pijat Relaksasi
- Yanuar Arif Melepas Ribuan Peserta Program Mudik Gratis dengan Kereta Api
- Ayam Panggang Mbah Dinem di Klaten Rendah Kolesterol, Tanpa Minyak Goreng
- PKS Ajak Yatim, Piatu, & Duafa Belanja Baju Lebaran Gratis
- Warga Rela Mengantre Sejak Subuh demi Sembako Bersubsidi
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Masih Tinggi