Kebijakan Bahlil Soal Penyaluran Elpiji 3 Kg Dibuat Mendadak, Bikin Rakyat Panik
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengkritisi kebijakan Kementerian ESDM yang melarang pengecer terlibat dalam mata rantai penjualan elpiji tiga kilogram atau gas melon ke masyarakat.
"Kritik kami ke Kementerian ESDM selaku regulator dan pembuat kebijakan agar hati-hati menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Sugeng dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
Sebab, legislator Fraksi NasDem itu menganggap kebijakan menghapus pengecer dari mata rantai penjualan elpiji tiga kilogram dibuat secara tiba-tiba.
"Itu kebijakan diambil dengan sangat mendadak," ungkapnya.
Sugeng bahkan menyebut kebijakan Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia itu tidak melalui uji lapangan dan penelitian.
"Tidak melalui uji coba lapangan, tiba-tiba mata rantai dipotong di paling ujung, yakni pengecer," katanya.
Menurut Sugeng, kepanikan di masyarakat muncul akibat kebijakan yang dibuat mendadak. Tidak sedikit warga membeli gas melon secara tergesa-gesa.
"Sekali lagi mekanisme yang dikeluarkan Kementerian ESDM secara mendadak itulah yang mengakibatkan panic buying, sehingga terjadi antri panjang," kata dia. (ast/jpnn)
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengkritisi kebijakan Kementerian ESDM soal penyaluran elpiji tiga kilogram. Seperti apa katanya?
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan
- Soal Evaluasi Menteri Bahlil Seusai Heboh Elpiji 3 Kilogram, Legislator NasDem: Itu Hak Presiden
- Soal LPG 3 Kg, Al Hidayat Samsu: Kebijakan Tergesa-gesa, Mengorbankan Rakyat Kecil
- Apresiasi Instruksi Presiden soal Penjualan LPG 3 Kg, Putri Zulhas: Perketat Pengawasan
- Komisi XII DPR Apresiasi Keputusan Presiden Aktifkan Kembali Pengecer LPG 3 Kg
- Rupanya DPR Tidak Diajak Konsultasi Soal Kebijakan Pengecer Dilarang Jual Gas Melon
- Kasus Elpiji 3 Kg, Arief Poyuono Nilai Bahlil Tidak Patuh pada Prabowo