Kebijakan BP Dinilai Bikin Gaduh Masyarakat Batam

jpnn.com, BATAM - Praktisi hukum Batam, Ampuan Situmeang akhirnya angkat bicara terkait perseteruan antara BP Batam dan pengusaha yang terjadi selama ini. Ampuan pun menilai bahwa akar perseteruan kedua belah pihak ini adalah masalah komunikasi.

"Simpel saja, pertemuan ini seharusnya diawal. Jangan sekarang ketika BP Batam sudah menyalahkan ini dan itu," cetus Ampuan dalam acara Diskusi Publik Batam Pos di Hotel Harmoni One, Kamis (16/3).

Hingga saat ini, dia menganggap banyak kebijakan dari pimpinan BP Batam yang baru membuat gaduh masyarakat Batam.

"Hukum itu dibuat untuk akomodir masyarakat, namun ini jadinya menyalahkan pengusaha," kata ampun seperti diberitakan Batam Pos (Jawa Pos Group) hari ini.

Dia mengingatkan kembali bahwa yang membangun Batam itu adalah pengusaha. Karena ketika Batam mulai terbentuk pada tahun 1973, Otorita Batam saat itu mengundang pengusaha dari luar Batam untuk investasi di Batam.

"Dulu lahan itu dikasih-kasih, perizinannya belakangan. Yang penting ada pembangunan di Batam. Kalau dibilang mafia, kita semua mafia. Banyak cincai-cincainya. Kalau tidak, Batam ini tak bisa dibangun," tegasnya.

Menurutnya selama ini pemerintah merupakan bagian dari masalah. Pemerintah menciptakan peraturan yang malah mempersulit masyarakat dan hanya berniat untuk memeras masyarakat.

Salah satunya adalah peralihan Otorita Batam menjadi BP Batam dianggap inkonstitusional karena pada dasarnya BP Batam hanya diikutsertakan dalam pembangunan kota Batam untuk membantu Pemko Batam.