Kebijakan Bupati Sutinah, Iuran BPJS 98 Persen Warga Ditanggung Pemda
jpnn.com, MAMUJU - Bupati Mamuju, Sulawesi Barat Sutinah Suhardi menyatakan pemerintah daerah menanggung pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dari 98 persen warga Mamuju.
"Pemerintah di Mamuju akan menanggung pembayaran kepesertaan BPJS di Mamuju sesuai komitmen memajukan sektor kesehatan," ucap Bupati Sutinah Suhardi di Mamuju, Sabtu (7/8).
Dia menerangkan bahwa sebanyak 98 persen masyarakat Mamuju yang berpenduduk sekitar 300 ribu jiwa akan dibantu pemerintah pembayaran BPJS-nya agar dapat berobat gratis pada sejumlah fasilitas kesehatan di sana.
Menurut Sutinah, untuk masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan juga dapat mengurusnya di desa masing-masing agar mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.
"Jadi, pemerintah menanggung BPJS warga bukan hanya warga kurang mampu, tetapi semua masyarakat Mamuju yang tidak memiliki BPJS akan diberikan pelayanan agar menjadi peserta BPJS," tegasnya.
Pemerintah Mamuju sebelumnya telah menanggung pembayaran premi BPJS masyarakat senilai total Rp 5,02 miliar.
Selain itu, kartu BPJS milik 22.138 warga Mamuju yang sempat dinonaktifkan oleh Pemprov Sulbar karena tidak lagi menanggung pembiayaannya juga telah diaktifkan kembali.
Sebab, kata Sutinah, Pemkab Mamuju menyatakan bersedia menanggung pembayaran premi BPJS tersebut dan kartu yang sempat diblokir telah aktif.
Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menyatakan warga tidak perlu lagi khawatir untuk berobat secara gratis di pusat pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju.
- Habiskan Rp 1,9 Triliun, Penyakit Ginjal Dinilai Jadi Beban BPJS Kesehatan
- Indonesia Re-BPJS Kesehatan Bahas Pencegahan Kecurangan Klaim dan Penanganan Fraud
- BPJS Ketenagakerjaan Gelar Social Security Summit 2024
- Pilwakot Palembang: Fitri-Nandriani Tawarkan Program Berobat Gratis Cukup Pakai KTP
- 21 Orang di Sukabumi Jadi Korban Penipuan Sindikat Pemalsu Kartu Indonesia Sehat
- Ketum PAAI: Banyak Agen Asuransi Belum Memenuhi Standar Kualitas, Ini Tantangan