Kebijakan COVID di Australia Sekarang Dipandang Tidak Konsisten. Apa yang Terjadi ?

Kebijakan COVID di Australia Sekarang Dipandang Tidak Konsisten. Apa yang Terjadi ?
Menteri Utama Australia Barat Mark McGowan mendengarkan ketika Ketua Partai Oposisi yang sekarang jadi Perdana Menteri Anthony Albanese berbicara di Perth bulan Mei 2022. (ABC News: James Carmody)

Dr Dyda mengatakan kebijakan kesehatan pemerintah Australia mengenai bahaya COVID menjadi kurang efektif setelah kebijakan resmi pemerintah tidak lagi diberlakukan yang menunjukkan bahwa masalah tersebut kini sekarang kelihatan tidak lagi serius.

"Dari sisi kebijakan kesehatan publik, sejauh ini saya kira pesannya sudah jelas, yakni menyangkut masker, vaksinasi, dan larangan keluar rumah kalau sakit," katanya.

"Yang tidak ada adalah kebijakan resmi untuk mendukung hal-hal tersebut."

Tindakan tidak lagi konsisten dengan pernyataan

Professor Stephen Duckett mantan Sekretaris Departemen Kesehatan Australia mengatakan masa transisi 'hidup bersama COVID' yang terjadi menjelang pemilu Australia bulan Mei lalu membuat pesan-pesan soal COVID menjadi isu politik.

Politisi yang mendukung pelonggaran pembatasan lebih suka menngirimkan pesan bahwa penanganan ini ada pada tanggung jawab masing-masing warga, sementara politisi yang setuju dengan pembatasan, tidak juga mau terbuka mengatakannya.

"Partai Buruh (yang sekarang menjadi pemerintah yang berkuasa) tidak mau membicarakannya karena ketika mereka menyebut COVID, media miliki Rupert Murdoch (yang mendukung Partai Koalisi) akan segera mengatakan Partai Buruh adalah partai pendukung lockdown," kata Professor Duckett.

"Sejak mereka terpilih, sulit bagi Partai Buruh untuk mengatakan: kami ingin memperketat lagi beberapa kelonggaran yang sudah dicabut."

Menurut Professor Duckett, situasi yang sama juga terjadi di negara bagian meski rumah sakit penuh dan para staf rumah sakit kecewa karena "'pemerintah tidak melakukan apa pun untuk membantu mereka."

Saat ini jumlah kasus harian COVID di Australia cukup tinggi, namun kebijakan Pemerintah Federal hingga negara bagian dirasakan tidak lagi konsisten

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News