Kebijakan DMO dan DPO Bisa Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Pendapat serupa juga disampaikan praktisi hukum Sadino. Menurutnya, langkah pemerintah melarang ekspor CPO demi mengatasi kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng dinilai sebagai kebijakan yang kurang tepat.

Pasalnya, penerapan DMO dan DPO bukan hanya menyulitkan pengusaha sawit, namun juga merugikan petani.

“Bayangkan berapa banyak TBS petani yang tidak terbeli pabrik kelapa sawit (PKS) akibat kebijakan DMO dan DPO,” kata Sadino.

Selain itu, tambah Sadino, gonta-ganti kebijakan terkait DMO dan DPO tentu tidak menguntungkan bagi dunia usaha yang membutuhkan kepastian dalam berusaha.

“Perusahaan rugi, petani rugi, pendapatan berkurang, dan merugikan perekonomian negara karena berkurangnya penerimaan devisa,” kata Sadino. (cuy/jpnn)