Kebijakan Ganjar soal Pengarusutamaan Gender Jadi Rujukan DPRD Sumut

“Kami di Sumatra Utara 49persen itu penduduknya perempuan. Jadi, ini sudah seharusnya menjadi fokus di Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan mudah-mudahan dapat segera kita sahkan perda PUG ini di sumut,” katanya.

Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Sumatra Utara yang telah berbagi ilmu dengan Jawa Tengah.

Ganjar mengatakan pelaksanaan PUG di Jateng dijalankan dengan kesadaran melibatkan seluruh kelompok, antara lain perempuan, anak, dan disabilitas.

“Sehingga ketika mereka menyampaikan gagasan aspirasi itu seluruh sektor paham bahwa itu loh yang dibutuhkan. Maka kalau kemudian membangun maka mesti punya perspektif itu,” ujarnya.

Ganjar menjelaskan sejumlah kebijakan yang ditelurkan terkait PUG. Salah satunya adalah 5NG (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng). Ganjar menegaskan kebijakan tersebut lahir dari kerentanan perempuan terutama yang hamil.

Selain itu juga ada beberapa aplikasi yang lahir, untuk mewadahi kelompok rentan lain. Yakni Apem Ketan (Aplikasi Pemetaan Perempuan dan Anak Kelompok Rentan) dan Aplikasi untuk Layanan Pengaduan Kekerasan atau Diyanti (Diadukan, Dilayani, Diobati). (mcr10/jpnn)