Kebijakan Jaksa Agung Bentuk P4 Dianggap Pemborosan

jpnn.com - JAKARTA - Rencana Jaksa Agung M Prasetyo membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (P4), menuai kritikan. Tim itu dianggap tidak tepat untuk mengawal proses pembangunan daerah sebagaimana yang diinginkan kejaksaan menjawab kritik pedas dari Presiden Joko Widodo.

Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen mengatakan, Jaksa Agung seharusnya bisa mengerti apa yang dimaksud Presiden yang meminta reformasi dari hulu ke hilir Korps Adhyaksa, termasuk permintaan pengawalan proses pelaksanaan pembangunan.

Ia menilai pembentukan P4 itu sama saja seperti membeli kaos bayi tapi bayinya belum diketahui perempuan atau laki-laki.

"Pembentukan tim ini bukanlah solusi tepat dan hanya bentuk kepanikan Jaksa Agung atas kritik Presiden," ujar Halius,  Senin (27/6).

Dia menambahkan, Jaksa Agung harusnya bisa memberikan tindakan nyata dari apa yang diinginkan Presiden. Di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan, Jaksa Agung harus memaparkan apa saja target yang ingin dicapai P4, dan  batas waktu untuk mencapai target tersebut.

"Itu harus dijelaskan juga," paparnya.

Menurut Halius, yang perlu dilakukan Jaksa Agung yakni melakukan perombakan internal secara total dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat pula. Kemudian, melakukan inventarisir permasalahan atau kekurangan kejaksaan selama ini.

"Yang utama adalah benahi mental dan integritas para jaksa terlebih dahulu.  Lakukan restrukturisasi organisasi dan terapkan pengawasan melekat yang harus jelas implementasinya," ujar Halius.