Kebijakan Jenderal Andika Sudah Tepat, Tetapi
Jumat, 01 April 2022 – 15:50 WIB

Parede pasukan prajurit TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo/JPNN
Menurut Aliabbas, larangan terhadap keturunan PKI masuk ke TNI berpotensi melanggar HAM dan UUD 1945.
Baca Juga:
Hal itu menggambarkan tidak semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan memiliki kesempatan mendapat pekerjaan layak.
"Tidak ada manusia yang bisa memilih untuk dilahirkan oleh keluarga siapa. Oleh karena itu, langkah membebankan keturunan atas tindakan pendahulunya tidak memiliki dasar hukum kuat," ujar Aliabbas. (ast/jpnn)
Anton Aliabbas berharap ada kebijakan yang konkret setelah Jenderal Andika menghapus pelarangan anak keturunan PKI bergabung ke TNI.
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Laksdya TNI Erwin S Aldedharma Berpeluang Jadi Panglima TNI
- TNI Kerahkan 66.714 Personel untuk Bantu Amankan Arus Mudik Lebaran 2025
- Sambut Hari Raya Idulfitri 2025, Panglima TNI Membuka Bazar Murah Demi Kesejahteraan Prajurit dan PNS
- Panglima TNI Serahkan Paket Sembako Kepada Prajuritnya Menjelang Idulfitri 1446 H
- Ribuan Tentara Terimbas UU Baru TNI, Harus Pensiun atau Ditarik ke Barak Lagi
- Dorong Semangat Baru di Tubuh TNI, 6 Jabatan Strategis Diserahterimakan