Kebijakan Jepang Ini Berbahaya Bagi Indonesia, Pemerintah Harus Protes

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah merespons keras langkah Jepang menyetujui rencana pembuangan lebih dari 1 juta ton air limbah nuklir dari PLTN Fukushima ke laut.
"Bahaya ini, harus serius direspons pemerintah dan langsung melayangkan nota protes," ucap Daniel dalam keterangannya, Minggu (9/5).
Legislator yang membidangi lingkungan hidup itu menilai rencana Jepang berpotensi merusak biota laut. Termasuk kemungkinan ikan di Indonesia bisa tercemar atas pembuangan limbah tersebut.
"Nanti ikan-ikan tangkapan sumber pangan yang dikonsumsi bisa tercemar dan membahayakan kesehatan masyarakat,” ujar politikus PKB itu.
PLTN Fukushima sendiri adalah reaktor nuklir yang mengalami kerusakan akibat gempa dan tsunami pada tahun 2011.
Limbah cair sebanyak lebih dari 1 juta ton tersebut berasal dari air pendingin reaktor, air hujan dan tanah yang merembes setiap hari dan hanya menyisakan tritium, isotop radioaktif hidrogen yang sulit dipisahkan dari air.
Sejumlah negara pun mengecam rencana Jepang itu, seperti yang ditunjukkan oleh negara tetangganya yakni China dan Korea Selatan.
Sebab, kedua negara tidak memungkiri tindakan Jepang menambah ketegangan antara dua negara tetangga di Asia Timur itu. (ast/jpnn)
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan soroti keputusan Jepang menyetujui rencana pembuangan lebih dari 1 juta ton air limbah nuklir ke laut.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Krisis Pangan Global Mulai Terjadi, Bagaimana Status Indonesia?
- Mentrans Iftitah Harap Jepang Berinvestasi di Kawasan Transmigrasi
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik