Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Bisa Menambah Jumlah PHK
Kamis, 26 September 2024 – 03:46 WIB
Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem mengingatkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK.
Terlebih, di tengah kondisi ekonomi nasional saat ini yang sedang tidak baik-baik saja.
“Jangan sampai, kalau RPMK ini tidak dikoreksi atau dievaluasi, maka selain akan menyebabkan kegaduhan di dalam negeri, ini tentu juga akan berpotensi sekitar 6 juta pekerja tereduksi dan menambah rentetan jumlah PHK,” ucapnya.(chi/jpnn)
Kebijakan tersebut telah melalaikan kepentingan petani, pekerja atau buruh, dan pedagang yang menggantungkan diri pada industri hasil tembakau.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
BERITA TERKAIT
- PP 28 Tahun 2024, Menyisakan Tantangan Kesehatan Bayi
- Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Menuai Polemik
- Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Berpotensi Menimbulkan Sengketa Dagang
- Dinilai Merugikan Industri & Negara, Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Diprotes
- Bea Cukai Kediri Putus Jalur Distribusi Rokok Ilegal Kertosono-Nganjuk Lewat Penindakan
- Negara Harus Adil Dalam Penyusunan PP 28/2024 & RPMK