Kebijakan Kemenhub Terkait Transportasi Online Harus Adil
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus memberikan kebijakan adil terkait tuntutan sopir angkutan umum online.
Sopir angkutan umum online meminta Kemenhub membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 108 tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan diberlakukan Kamis 1 Februari 2018.
Permenhub itu mengatur adanya SIM A kuning, pemasangan stiker dan uji KIR sehingga membuat para sopir taksi online keberatan.
"Ini harus ada keputusan dari pemerintah untuk pengaturan ini yang bisa menciptakan keadilan," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/1).
Menurut Fadli, tidak bisa dipungkiri bahwa transportasi online ini sudah menjadi bagian dari kehidupan dan penghidupan masyarakat. Transportasi online telah menciptakan lapangan kerja.
"Jadi harus ada satu kebijakan yang adil yang fair yang mengatur ini," ujarnya.
Dia memahami selalu ada benturan karena perbedaan kepentingan perbedaan wilyah. Tapi, di sinilah Kemenhub harus mendengar dari semua pihak.
"Dan harus ada keputusan," tegasnya.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus memberikan kebijakan adil terkait tuntutan sopir angkutan umum online.
- Poltekpel Banten Buka Sipencatar Non-Ikatan Dinas Diklat Pelaut Tingkat III, Buruan Daftar!
- LCCM 2024 Digelar, Fadli Zon Soroti Pentingnya Museum sebagai Pusat Edukasi Budaya
- ASDP Laksanakan Keputusan Kemenhub soal Penundaanu Penyesuaian Tarif Penyeberangan di 27 Perlintasan
- Eks Konjen RI di Karachi Dukung Fadli Zon Perjuangkan Dangdut jadi Warisan Dunia
- Nadiem Makarim Titipkan Guru, Dosen, Tendik & Pegiat Seni kepada Menteri Baru, Mengharukan
- Ditjen Hubdat Gelar FGD Penyusunan Pedoman Teknis Retribusi Pengendalian Lalin & Launching Pilot Project