Kebijakan Konversi Kompor Listrik, Pengamat: Tidak Adil Bagi Rakyat Kelas Bawah

jpnn.com, JAKARTA - Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai rencana konversi dari elpiji ke kompor listrik akan menambah banyak masalah.

Sebab, kenaikan harga dan subsidi LPG saat ini bersifat sementara dan program kompor listrik akan menjadi permanen.

Menurutnya, program “rakyat miskin kesetrum surplus listrik” itu sangat aneh. Rakyat miskin dikasih kompor induksi yang memerlukan peralatan masak khusus mengandung magnetik.

"Harusnya batalkan karena program 'rakyat miskin kesetrum surplus listrik' ini tidak adil bagi rakyat kelompok bawah," ujar Anthony saat dikonfirmasi, Minggu (25/9).

Selain itu, paket kompor listrik gratis dari dana APBN berpotensi merugikan keuangan negara, mengingat tidak ada anggaran belanja kompor listrik di APBN 2022.

"Realokasi anggaran tidak diperkenankan. Terkesan proyek dadakan yang dipaksakan," kata Anthony.

Oleh karena itu, Anthony minta pemerintah membatalkan rencana konversi kompor listrik karena sangat mengorbankan rakyat kecil.

Anthony menegaskan jika kebijakan itu terjadi, PLN dan Banggar harus tanggung jawab. Artinya, PLN harus menjamin ketersediaan listrik bagi pengguna kompor listrik hasil konversi kompor gas.