Kebijakan Lockdown Bisa Diterapkan Terbatas
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan kebijakan lockdown perlu dipertimbangkan untuk diterapkan guna menekan penyebaran virus Corona (COVID-19) di Tanah Air. Minimal, penguncian bisa dilakukan di kawasan-kawasan tertentu.
Hal ini disampaikan Baidowi merespons penetapan wabah corona sebagai pandemi oleh WHO.
Wacana lockdown digulirkan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat M Jusuf Kalla, sebagai upaya efektif untuk meminimalkan penyebaran virus corona (COVID-19).
"Salah satu opsi yang jadi wacana adalah lockdown kawasan-kawasan tertentu yang dianggap menjadi penyebaran wabah corona. Pilihan opsi ini bisa diambil sebagai langkah terakhir jika memang upaya yang dilakukan tidak maksimal. Keputusan lockdown itu mutlak menjadi kewenangan pemerintah," kata Baidowi menjawab jpnn.com, Jumat (13/3).
Namun demikian, Anggota Komisi VI DPR ini meminta pemerintah lebih dahulu mengoptimalkan langkah penanganan dan antisipasi mengingat menyebaran corona di Indonesia yang begitu cepat, bahkan jumlahnya melampaui perkiraan.
Politikus yang beken disapa dengan panggilan Awiek itu juga menyebutkan, sebelum opsi lockdown diambil, maka harus dipastikan ketersediaan pangan agar tidak terjadi kelangkaan dan pemerintah juga melakukan antisipasi panic buy.
"Paling tidak sektor produksi dalam negeri bisa lebih ditingkatkan untuk menutupi bakal berkurangnya komoditas impor," tukasnya.
Selain itu, kegiatan-kegiatan yang melibatkan jumlah massa besar ditunda pelaksanaanya. Jika perlu pertandingan olahraga digelar tanpa penonton kalau tidak mau dihentikan sementara waktu.
Menekan persebaran COVID-19 atau virus corona jenis baru, kebijakan lockdown perlu dipertimbangkan untuk diterapkan di kawasan-kawasan tertentu.
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Korupsi Insentif Nakes RSUD Palabuhanratu, Polda Jabar Tangkap 3 Tersangka Baru
- DPR Setuju Program Pembatasan BBM Subsidi, Asalkan..
- Korupsi Pengadaan Masker Covid-19 di NTB, Kerugian Negaranya
- Menkes Sebut Virus Mpox atau Cacar Monyet Tidak Mengkhawatirkan seperti Covid-19