Kebijakan Migas Belum Berpihak Kepentingan Nasional
Kamis, 28 Februari 2013 – 06:35 WIB
![Kebijakan Migas Belum Berpihak Kepentingan Nasional](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
Kebijakan Migas Belum Berpihak Kepentingan Nasional
Pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955, ujar Megawati, Bung Karno yang mengajak Tiongkok bergabung ke konferensi, karena negara dengan julukan tirai bambu ketika itu masih negara tertutup. Namun, di abad ke-21 saat ini, bendera Tiongkok malah terpampang dalam peta minyak Indonesia. "Mudah-mudahan kata-kata saya ini cukup lugas, sehingga tentu harus ada jawabannya, betul-betul bisa menelurkan undang-undang migas yang Merah Putih," ujarnya.
Baca Juga:
Mega menegaskan, pernyataan tersebut demi mengingatkan semangat konstitusi. Dalam sejarahnya, Bung Karno pernah mengirimkan pemuda-pemuda untuk menjadi ahli di bidangnya. Sejumlah ahli nuklir dan kimia dicetak di luar negeri. Namun, mereka pada akhirnya dilarang masuk kembali ke Indonesia. "Ke mana sebenarnya pikiran DNA kebanggaan kita," ujarnya.
Inti cerita itu, lanjut Mega, berhubungan dengan keberadaaan blok-blok migas. Mega menyiratkan, kebijakan pemerintah terkait migas sebisa mungkin harus condong kepada kepentingan nasional. "Saya bukan antiasing, tapi saya cinta Republik ini," tandasnya. (bay/c2/agm)
JAKARTA--Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kebijakan migas belum memihak kepada kepentingan nasional. Padahal, dalam pasal 33 UUD 1945
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Danone Gandeng AlSafi untuk Genjot Bisnis di Arab Saudi
- Jaksa Ungkit Green House Pimpinan Partai dari SYL
- Komisi VI DPR RI Ungkap Penyebab BTN Batal Akuisisi BMI, Oh Ternyata
- Pengacara Pegi Setiawan: Polda Jabar Mempermalukan Diri Sendiri
- Sekda Jateng Sebut Keluarga Berperan Penting untuk Mencegah Korupsi
- AMANAH Gelar Pameran Visual Art Untuk Dorong Kreativitas Anak Muda Aceh