Kebijakan Migas Belum Berpihak Kepentingan Nasional
Kamis, 28 Februari 2013 – 06:35 WIB
Pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955, ujar Megawati, Bung Karno yang mengajak Tiongkok bergabung ke konferensi, karena negara dengan julukan tirai bambu ketika itu masih negara tertutup. Namun, di abad ke-21 saat ini, bendera Tiongkok malah terpampang dalam peta minyak Indonesia. "Mudah-mudahan kata-kata saya ini cukup lugas, sehingga tentu harus ada jawabannya, betul-betul bisa menelurkan undang-undang migas yang Merah Putih," ujarnya.
Baca Juga:
Mega menegaskan, pernyataan tersebut demi mengingatkan semangat konstitusi. Dalam sejarahnya, Bung Karno pernah mengirimkan pemuda-pemuda untuk menjadi ahli di bidangnya. Sejumlah ahli nuklir dan kimia dicetak di luar negeri. Namun, mereka pada akhirnya dilarang masuk kembali ke Indonesia. "Ke mana sebenarnya pikiran DNA kebanggaan kita," ujarnya.
Inti cerita itu, lanjut Mega, berhubungan dengan keberadaaan blok-blok migas. Mega menyiratkan, kebijakan pemerintah terkait migas sebisa mungkin harus condong kepada kepentingan nasional. "Saya bukan antiasing, tapi saya cinta Republik ini," tandasnya. (bay/c2/agm)
JAKARTA--Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kebijakan migas belum memihak kepada kepentingan nasional. Padahal, dalam pasal 33 UUD 1945
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- YKMK Gelar Workshop Untuk Tingkatkan Kemampuan Widyaiswara & Gadik Sespim Polri
- PAM Jaya Kejar Cakupan Air Minum 100 Persen di Jakarta, Ini Strateginya
- Biaya Haji 2025 Turun, Prabowo Disebut Belum Puas
- BePro Jateng Apresiasi Presiden Prabowo Perihal Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
- Hadiri Rakorda Perempuan Tani HKTI Jatim, Begini Pesan Dian Novita Susanto
- Senator Filep Merespons Problematika Dosen Soal Tunjangan Kinerja Hingga Beban Administrasi