Kebijakan Mobil Murah Demi Halangi Serbuan Asing

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah mengklaim Kebijakan Moda Transportasi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau yang lebih dikenal dengan kebijakan mobil murah bertujuan untuk mencegah asing menguasai pasar otomotif dalam negeri.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menanggapi interpelasi dari Dewan Pertimbangan Daerah (DPD). Di hadapan para anggota DPD, Hatta menjelaskan bahwa setiap tahun kebutuhan kendaraan bermotor dalam negeri terus meningkat. Kenaikan ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang terus naik.

"Jika peluang ini tidak diisi dengan produk dalam negeri maka produk impor akan menguasai pasar," kata Hatta di gedung gedung Nusantara V, kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Hatta menambahkan, pada tahun 2015 ASEAN Economic Community (AEC) akan diberlakukan. Sektor industri otomotif akan menjadi salah satu prioritas untuk diintegrasikan dalam pasar bebas ASEAN.

Karenanya, industri otomotif Indonesia dituntut untuk selalu berinovasi termasuk dalam produksi kendaraan hemat energi dengan harga terjangkau. Mengingat, negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Jepang dan Korea sudah lebih dulu memproduksi mobil jenis ini.

"Thailand saat ini telah memproduksi 2,4 juta kendaraan per tahun. Thailand pada 2012 juga sudah memproduksi mobil sejenis LCGC sebanyak 140 ribu dan akan meningkat tiap tahunnya," papar mantan Mensesneg itu.

Lebih lanjut Hatta menuturkan, kebijakan mobil murah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi, juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan pasar bebas dan meningkatkan ekspor.

"Untuk menembus pasar ekspor maka kualitas minimum tertentu dari produk otomatif KBH2 harus dipenuhi," tandasnya. (dil/jpnn)