Kebijakan Musti Berpihak pada Petani

JAKARTA - Sekitar 20 bupati di Indonesia mendeklarasikan daerahnya sebagai penghasil pangan dan sekaligus sebagai kawasan peningkatkan ketahanan pangan nasional, serta mengantisipasi krisis pangan. Deklarasi ini dibacakan oleh Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari, bertempat di Crowne Plaza, Jakarta, Kamis (18/2), disaksikan Wakil Ketua DPD La Ode Ida.

Ke-20 bupati/walikota tersebut masing-masing adalah Bupati OKU Timur, Bupati Musi Banyuasin, Bupati Lebak/Rangkas Bitung, Bupati Kediri, Walikota Palu, Wakil Bupati OKI, serta Wakil Bupati Kawarang. Ada juga yang mewakili bupati, yakni dari Bupati Solok, Bupati Tanah Datar, Bupati Serang, Bupati Sragen, Bupati Lampung Selatan, Bupati Nganjuk, Bupati Pinrang, Bupati Wajo, Bupati Bone, Bupati Poliwalimandar, Bupati Muara Enim, Bupati Lahat, Bupati Lombok Timur.

"Forum Daerah Penghasil Pangan se-Indonesia ini bertujuan untuk bersinergi meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mengantisipasi krisis pangan nasional," kata deklarator, Pahri Azhari. Ke-20 bupati/walikota tersebut secara aklamasi sekaligus sepakat menunjuk Bupati OKU Timur, Herman Deru, sebagai Ketua Umum Forum Daerah Penghasil Pangan se-Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD Laode Ida meminta agar Forum Daerah Penghasil Pangan se-Indonesia bersama DPD berjuang mengubah kebijakan yang tidak memihak kepada petani sebagai pelaku dan pertanian sebagai sektor. "Keberpihakan akan mengatasi berbagai kesulitan di sektor pertanian menyangkut infrastruktur, pertanahan, permodalan dan sumber daya manusia," katanya.