Kebijakan Musti Berpihak pada Petani
Kamis, 18 Februari 2010 – 19:48 WIB
Oleh karena itu, Hermanto yang juga Wakil Rektor IPB Bidang Sumber Daya dan Pengembangan menyarankan agar FDPP harus memperjuangkan dana tersebut untuk pembangunan yang real. "Diputarlah, supaya bisa digunakan untuk agribisnis, karena nilai tambahnya bisa lebih tinggi. Tidak hanya mengambil bunga saja, tapi dampaknya buat rakyat kecil tak ada," ujarnya.
Menurut Hermanto pula, kalau pemerintah pusat menginginkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) multiplier effect, maka dana itu harus dikeluarkan, supaya para petani juga mempunyai peran. (fas/awa/jpnn)
JAKARTA - Sekitar 20 bupati di Indonesia mendeklarasikan daerahnya sebagai penghasil pangan dan sekaligus sebagai kawasan peningkatkan ketahanan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Polda Riau Sita 30 Kg Sabu-Sabu, Irjen Iqbal Ancam Jerat Hukuman Mati Bandar Narkoba
- Bea Cukai Serahkan Barbuk Kasus Rokok Ilegal ke Kejari Kota Semarang, Ada Mobil Mewah
- Siswa SMKN 4 Semarang Tewas Diduga Ditembak Polisi, Kombes Irwan Sebut Ada Tawuran
- 18 Ketua Kadin Provinsi Ajukan Gugatan Penyelenggaraan Munaslub 2024
- KJRI Hamburg Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik
- Di Kepemimpinan Said Saleh Alwaini, APJATI Siap Menyongsong Indonesia Emas