Kebijakan Pembatasan BBM tak Masuk Akal

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, menegaskan pembatasan BBM yang sekarang tengah digadang pemerintah sebagai solusi penghematan anggaran negara, sangat tidak masuk akal. Sebab, masih banyak sektor lain yang bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan pendapatan negara guna menutupi subsidi BBM.

Dengan mewacanakan pembatasan BBM, menurut Dewi, hal itu membuktikan pemerintah panik karena tidak adanya pengelolaan sumber energi yang baik oleh Pemerintah. Kata dia, kebijakan pembatasan BBM itu justru akan mengorbankan kepentingan rakyat.

"Lagi lagi rakyat yang harus 'membayar' kegagalan pemerintah. Manajemen panik kian jadi andalan pemerintah dalam mengelola negara dengan sumber energi yang luar biasa dan sumber daya manusia yang memiliki beragam keahlian dan kepakaran disegala bidang," kata Dewi, Sabtu (7/1), kepada JPNN.

Kandidat Doktor Administrasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Universitas Indonesia,

itu menyesalkan sektor lain yang juga amat penting untuk dikelola dengan serius dan sistematis malah terabaikan. Di antaranya, pajak,  baik itu di sektor penerimaan maupun pengelolaan, pengelompokan peruntukannya.