Kebijakan Pembatasan BBM tak Masuk Akal

Seharusnya, kata Dewi, pemerintah mengembangkan kebijakan yang menyatu dari hulu ke hilir. Semua sektor yang menjadi wilayah pemanfaatan energi harus dipetakan, sehingga dapat di mengeleluarkan kebijakan-kebijakan menyeluruh yang saling terintegrasi dan tidak malah menimbulan masalah baru.

"Peluang masalah terjadi karena satu sama lain diantara kementrian tidak saling kordinasi bahkan terkesan ada ego sektoral," kritik anak buah Megawati Soekarnoputri, itu.

Dewi menegaskan, Dewan Energi Nasional (DEN) yang di ketuai oleh Presiden, menjadi salah satu aktor paling bertanggung jawab terhadap kebijakan kebijakan energi nasional yang seharusnya bisa segera di mulai dengan segera dibuat dan disahkan KEN.

"Tapi tentunya KEN yang tidak asal dibuat, tapi mengacu kepada empat pilar kebangsaan, segi ekonomisnya hingga kepada leadership (pemimpin), yaitu berani mengambil keputusan cepat, tepat, akurat dengan penghitungan cermat yang berfokus kepada pengutamaan kepentingan dalam negeri, kepentingan rakyat," pungkas Dewi. (boy/jpnn)