Kebijakan Poros Maritim Belum Membuat Indonesia Berdaulat di Laut

jpnn.com - JAKARTA - Ketua kelompok fraksi Partai Gerindra di Komisi V DPR, Moh. Nizar Zahri memberikan catatan kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) karena dinilai belum mampu membawa Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia, sebagaimana konsepsi pembangunan nasional.

Menurutnya, Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan gagasan besar dari Presiden Jokowi, yang telah dilontarkan oleh mantan Gubernur Jakarta ketika berkontestasi dalam pemilihan presiden 2014 lalu. Tapi setahun pemerintahan berjalan arahnya belum memberikan kontribusi nyata bagi negara.

Dia mengakui pemerintah memang telah melaksanakan sejumlah kebijakan yang cukup bagus antara lain pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal ikan eks asing, larangan alih muatan ikan di laut (transhipment), hingga larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh mayoritas nelayan.

"Namun hal tersebut masih belum sepenuhnya bisa membuat Indonesia berdaulat di laut dan lestarinya kekayaan di laut," ujar Nizar di gedung DPR Jakarta, Rabu (21/10).

Sedangkan dari segi potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besar antara lain perikanan budidaya, industri bioteknologi kelautan, garam, pariwisatabahari, energi terbarukan dari laut (sepertiarus, gelombang, dan ocean thermal energy conversion/OTEC), industri dan jasa maritim, dan sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, semua itu belum mendapat perhatian memadai.

"Program ekonomi kelautan yang sekarang dikerjakan pemerintah baru pembangunan pelabuhan dan infrastruktur maritim lainnya, yang sifatnya mengeluarkan uang (APBN), bukan menghasilkan pendapatan negara," ujar politikus asal Madura itu.

Padahal, lanjut Nizar, membangun pelabuhan tanpa dibarengi dengan mengembangkan perekonomian wilayah hanya akan mengakibatkan pelabuhan itu mubazir alias mangkrak.

Karena itu dia merekomendasikan sejumlah poin penting yang menjadi legitimasi Indonesia sebagai Negara poros maritim dunia yakni, dimensi konstitusional dengan tujuan utama adalah kesejahteraan, diharapkan memberi manfaat langsung pada rakyat sebagaimana amanat konstitusi melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.