Kebijakan Poros Maritim Belum Membuat Indonesia Berdaulat di Laut
Rabu, 21 Oktober 2015 – 11:19 WIB

Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Foto: dok/JPNN.com
Sementara dimensi kedaulatan, pemerintah harus fokus pada penyelesaian perundingan perbatasan wilayah, memperkuat effective ocupation di kawasan perbatasan, hingga menjadikan kedaulatan Indonesia semakin kuat dan disegani.
Baca Juga:
Dari sisi keamanan, pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan nasional harus dilakukan. guna mewujudkan ketentraman, keamanan dan kesejahteraan. Di bidang kedaulatan meliputi menuntaskan persoalan perbatasan maritim dan menjaga stabilitas kawasan dan dunia. (fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua kelompok fraksi Partai Gerindra di Komisi V DPR, Moh. Nizar Zahri memberikan catatan kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Luncurkan GRATISPOL Dalam 100 Hari Pertama, Pemprov Kaltim Tuai Apresiasi
- QRIS Simbol Kedaulatan Digital Indonesia, Hanif Dhakiri: Bukan Semata Alat Pembayaran
- Paus Fransiskus Meninggal, Ketum GP Ansor: Pesan Beliau Sangat Membekas Saat Kami Bertemu di Vatikan
- Kemendagri dan Pemerintah Denmark Siap Kerja Sama untuk Memperkuat Pemadam Kebakaran
- Konsumsi Sayuran Meningkat Berkat Peran Perempuan Pegiat Urban Farming
- Bea Cukai Sidoarjo Gelar Operasi Bersama Satpol PP, Sita 19 Ribu Batang Rokok Ilegal