Kebijakan Pusat yang Tak Pernah Mendengar Suara Daerah

Ironisnya, daerah juga masih harus dibebani keharusan mengalokasikan dana APBD untuk membiayai sharing DAK dari pemerintah. Padahal, tidak seluruh kegiatan DAK sesuai dengan kebutuhan daerah. Karena itu, porsi pembiayaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat justru terkurangi karena tergerus kewajiban alokasi dana pendamping DAK.

Belum lagi besarnya alokasi belanja pegawai yang rata-rata mencapai 58,85 persen. Bila dibanding DAU, belanja pegawai kabupaten dan kota di Jawa Timur melebihi DAU yang diterima, yaitu mencapai 100,86 persen.

Karena itu, munculnya kritik terhadap besarnya porsi dana transfer daerah dalam RAPBD 2012 tidak saja menjadi persoalan pemerintah. Sebab, faktanya, dana transfer yang diterima pun menjadi persoalan di daerah. Kondisi itu, antara lain, terjadi karena kebijakan penganggaran sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Masalah lainnya berupa ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dengan kondisi daerah. Sejumlah kebijakan pemerintah (UU, PP, atau permen) dinilai menyulitkan tatkala daerah menjalankan regulasi tersebut. Bahkan, kebijakan itu inkonsisten dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berprinsip otonomi seluas-luasnya. Cukup banyak informan yang menggunakan pemeo "kepala dilepas, ekor dipegang" atau dalam bahasa lokal Jawa Timur: "otonomi daerah masih digandoli pemerintah".