Kebijakan Remunerasi Tetap Dibela

JAKARTA— Menteri Keuangan Sri Mulyani, kembali membela tunjangan kinerja atau remunerasi. Penilaian negatif banyak kalangan terkait terungkapnya berbagai kasus penggelapan pajak oleh karyawan di bawah Kementerian Keuangan yang menjadi pilot project lembaga penerima remunerasi, dinilai tidak ada kaitannya dengan usulan penghapusan pendapatan tambahan bagi PNS tersebut.

"Kita sudah ada tim yang akan menilai persoalan (penyalahgunaan jabatan) ini secara obyektif. Nantinya tim akan menilai dulu, di mana letak salahnya. Apakah di remunarasinya atau di mana? Jangan sampai kita salah melakukan identifikasi dan rekomendasi. Karena nanti malah jadi masalah baru," kata Sri Mulyani menjawab wartawan, Rabu (28/4) di kantor Kementrian Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan, setiap memberikan penilaian terhadap suatu kasus, haruslah obyektif dan tidak serta-merta mencari kesalahan yang belum tentu dilakukan secara kolektif. Harus benar-benar dicari, di sistem mana terjadi kesalahan dan hanya di sistem itulah dilakukan reformasi.

"Karena tujuan remunerasi juga ada yang berhasil. Kita tidak bisa terburu-buru mencari apa atau siapa yang salah. Jangan sampai kita membuat kebijakan yang salah, hanya karena mendengar statmen atau kesimpulan yang misalnya juga salah," katanya.